Oleh: Kafi Hidonis

Meski berbagai kajian, perhitungan, dan penjelasan rasional mengenai dampak kenaikan harga BBM sudah banyak diungkapkan oleh banyak pakar kepada pemerintah, namun sepertinya semuanya itu sudah tak didengar pemerintah. Sebentar lagi penguasa negeri ini akan menjalankan kebijakannya dalam menaikkan harga BBM bersubsidi.

Kebijakan ini merupakan bentuk nyata atas kebohongan, kedhaliman, dan pengkhianatan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Maka, wajar saja bisa dikatakan, bahwa rakyat Indonesia akan merasakan kebijakan “Bensin Campur”, campur dengan kebohongan, kedhaliman, dan pengkhianatan penguasa.

Kebohongan

Alasan paling sering digemborkan pemerintah dalam usaha menggolkan kebijakan kenaikan BBM yakni, bahwasannya subsidi BBM semakin membebani APBN dengan naiknya harga minyak mentah dunia senilai 120 dollar per barel. Anggaran untuk BBM dikatakan akan membengkak dari Rp. 129,7 trilyun menjadi Rp. 160 trilyun jika subsidi tidak dicabut.

Angka tersebut memang naik, namun sebuah kebohongan, jika dikatakan subsidi BBM membebani APBN. Jika mau jujur, sebenarnya yang membebani APBN bukanlah subsidi. Jika dibandingkan dengan belanja birokrasi, maka rentang 2005-2011 belanja birokrasi naik lebih 4 kali lipat, yakni dari Rp 187 trilyun menjadi Rp 733 trilyun tidak pernah dikatakan pemerintah membebani APBN.

Sementara anggaran gaji PNS tahun 2012 naik menjadi  Rp 215,7 trilyun (naik Rp 32,9 trilyun)  dan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 170 trilyun (bunga utang sebesar Rp 123 trilyun cicilan pokok utang rp 43 trilyun). Maka, bukankah hal ini lebih membebani APBN? Namun, pemerintah tidak pernah “mengeluhkannya” sebagai beban APBN.

Selain itu, pemerintah sebenarnya memiliki sisa anggaran tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp 57,4 dan Rp 39,2 trilyun. Tentunya sisa anggaran ini sudah cukup untuk menutupi anggaran subsidi BBM yang dikatakan membengkak sebesar Rp 30 trilyun. Lantas, mengapa pemerintah masih “mengeluh” beban subsidi? Bukankah ini sebuah kebohongan?

Kedhaliman

Pada dasarnya, minyak merupakan milik rakyat sebagaimana hadits Nabi saw: “Manusia berserikat dalam tiga hal, air, api, dan padang rumput”. Namun, yang terjadi pemerintah justru tidak memberikan hak rakyat tersebut. Pemerintah justru mengkomersilkannya kepada rakyat dengan menyandarkan pada harga internasional. Hak rakyat tidak diberikan kepada rakyat, ini merupakan kedhaliman.

Sementara itu dana kompensasi untuk kenaikan BBM ini hanya sebesar 25,6 trilyun yang akan diberikan hanya selama 9 bulan. Tentunya hal ini kebijakan yang dholim. Pasalnya akibat kenaikan BBM ini, jumlah rakyat miskin akan naik naik minimal 1,5%. Disamping itu, dana ini tidak sebanding dengan naiknya kebutuhan hidup akibat inflasi serta dampak pencabutan subsidi ini yang akan berlanjut seterusnya.

Pengkhianatan

Pencabutan subsidi BBM secara bertahap sejatinya merupakan bagian integral dari paket kebijakan liberalisasi migas yang menjadi amanat UU Migas No. 22/2001 yang merupakan pendiktean IMF melalui letter of intent (LoI). Dalam pasal 9 UU tersbeut dikatakan: Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh: badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; koperasi; usaha kecil; badan usaha swasta.

Hal inilah  yang menjadi akar masalah karut marutnya pengelolaaan Migas, dampak dari UU Migas ini adalah dikuasainya Migas oleh perusahaan asing sebesar 70 %, 16, 2 % oleh swasta lokal dan  hanya 13,8 %  yang digarap oleh pertamina. Karena itulah perusahaan asing yang menguasai migas tersebut menginginkan secepatnya bisa masuk ke pemasaran BBM tanpa ada hambatan yaitu adanya BBM bersubsidi dari pemerintah sehingga mereka dapat mengeruk  keuntungan yang sebesar-besarnya melalui penguasaan produksi migas dari  industri hulu sampai hilir atau dari mulai produksi sampai distribusi dan pemasarannya. Oleh karena itu Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bahkan menghapuskannya adalah  kebijakan yang sangat dinantikan oleh Shell, Total dan SPBU Asing lainnya yang sudah ada di Indonesia dan sekarang pemerintah akan memenuhi keinginan mereka. Inilah sejatinya bentuk pengkhianatan penguasa terhadap rakyat.

Maka dengan demikian jelasnya, masihkah kita mau kebijakan bensin campur? Campur dengan kebohongan, kedhaliman, dan pengkhianatan? Merupakan suatu dorongan akidah kita, melakukan amar ma’ruf nahi munkar, dengan demikian kebijakan pencabutan subsidi BBM dan liberalisasi migas wajib untuk ditolak.[]

Penulis merupakan anggota Lajnah Khusus Intelektual dan Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Comments are closed.